Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto merespons pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang meminta KPK memeriksa keluarga Presiden Joko Widodo terkait dugaan tindak pidana korupsi.
Setyo mengatakan, KPK selalu membuka pintu bagi siapa saja yang memiliki informasi atau bukti mengenai dugaan tindak pidana korupsi untuk melapor.
“Setiap orang jika mengetahui adanya informasi dugaan tindak pidana, silakan melapor dengan membawa dokumen,” ujar Setyo saat dihubungi pada Jumat (21/2).
Setyo menambahkan bahwa setiap aduan yang masuk akan diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan aturan yang berlaku di KPK.
“Selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto mengeluarkan pernyataan tersebut usai ditahan oleh KPK terkait kasus dugaan perintangan penyidikan dalam kasus suap yang melibatkan eks anggota legislatif dari PDI Perjuangan, Harun Masiku.
Hasto meminta KPK tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum dan berani mengungkap berbagai kasus korupsi, termasuk yang diduga melibatkan keluarga Presiden Jokowi.
“Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi,” kata Hasto saat akan dibawa ke Rumah Tahanan KPK pada Kamis (20/2).
Ia juga menyebut posisinya sebagai Sekjen partai politik besar memiliki konsekuensi politik, termasuk risiko dikriminalisasi.
“Sejak awal saya katakan bahwa sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia raya kita,” tegas Hasto.
Meski begitu, Hasto menyatakan tidak pernah menyesali posisinya dan akan terus berjuang untuk Indonesia.
“Sehingga saya tidak pernah menyesal, saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala,” pungkasnya.
Pernyataan ini menarik perhatian publik di tengah proses hukum yang sedang dijalani Hasto Kristiyanto dalam kasus yang juga menyeret nama Harun Masiku, yang hingga kini masih berstatus buron.
KPK memastikan akan menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa pengaruh dari pihak manapun.
