Pemerintah memutuskan untuk membatalkan kebijakan pemberian konsesi tambang kepada perguruan tinggi dan menggantinya dengan pemberian dana riset serta beasiswa.
Kebijakan ini dianggap tepat karena sejalan dengan tujuan utama perguruan tinggi, yaitu fokus pada pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Batubara, dan Mineral Indonesia (ASPEBINDO), Anggawira, menyatakan bahwa mengelola tambang bukanlah tugas utama kampus.
Terlibat langsung dalam bisnis tambang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, komersialisasi berlebihan, serta risiko sosial dan lingkungan yang sulit dikelola oleh perguruan tinggi.
Dengan kebijakan baru ini, risiko penyimpangan dapat dikurangi, dan kampus dapat tetap menjalankan fungsinya tanpa terbebani oleh operasional pertambangan.
Dana riset dan beasiswa memungkinkan kampus fokus pada pengembangan teknologi pertambangan yang lebih ramah lingkungan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Anggawira menekankan bahwa perguruan tinggi dan industri pertambangan tetap bisa bekerja sama melalui riset bersama, program magang, dan pengembangan teknologi, tanpa harus terlibat langsung dalam operasional tambang.
Kebijakan ini memungkinkan perguruan tinggi mendapat manfaat ekonomi melalui hibah riset dan beasiswa, sementara sektor pertambangan dikelola oleh pihak yang lebih kompeten, sehingga sektor tersebut dapat beroperasi dengan tata kelola yang lebih efisien dan profesional.
Secara keseluruhan, keputusan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan sektor tambang dan memastikan perguruan tinggi tetap fokus pada perannya dalam dunia akademik.
