SEPAKU—Pemerintah terus mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan memastikan penggunaan biaya pembangunan sesuai dengan peruntukannya. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa pada tahun ini, anggaran sebesar Rp 26 triliun telah dialokasikan dari APBN 2023 untuk membangun infrastruktur dasar dan kawasan inti pemerintahan IKN.
Suahasil menyatakan bahwa seluruh gedung pemerintahan dan infrastruktur utama IKN dibangun menggunakan pendanaan dari APBN, dan langkah ini terus dilanjutkan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang IKN yang berlaku, relokasi ibu kota negara akan dilakukan secara resmi pada semester pertama tahun 2024. “Jadi, tinggal tahun depan,” kata Suahasil.
Meskipun pendanaan APBN memainkan peran penting, Suahasil memastikan bahwa instrumen pendanaan lainnya juga dimaksimalkan, salah satunya melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Skema KPBU merupakan alternatif pendanaan untuk penyediaan infrastruktur, dengan meningkatkan belanja modal melalui kerja sama antara sektor publik dan swasta.
Suahasil menjelaskan bahwa hunian di kompleks IKN dibangun melalui pendanaan KPBU, menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia mampu membangun dengan menggunakan konsep kemitraan antara sektor publik dan swasta. Pendanaan melalui APBN sebagai pihak publik, serta dukungan dan partisipasi dari pihak swasta, menjadi contoh nyata keberhasilan kerja sama tersebut.
Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN, Danis Sumadilaga, mencontohkan bahwa pembangunan hunian ASN (Aparatur Sipil Negara) di kompleks IKN didanai melalui skema KPBU antara pemerintah RI dan investor dari Korea Selatan. Dia juga menyebut adanya investor dalam negeri yang turut berkontribusi, meskipun nilai investasinya belum final.
Pada pembangunan IKN, isu-isu kampanye global seperti perubahan iklim, masalah lingkungan, dan keanekaragaman hayati juga dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah. Hal ini mencakup aspek keberlanjutan dan keseimbangan antara manusia, alam, dan budaya dalam pengembangan IKN.(faz)
