Polda Metro Jaya terus mendalami laporan terkait dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Dalam perkembangan terbaru, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, turut dimintai klarifikasi atas kasus tersebut.
Roy menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada Kamis, 15 Mei 2025. Ia tiba sekitar pukul 10.05 WIB dan mulai menjalani proses klarifikasi sepuluh menit kemudian. Dalam proses itu, ia mendapat 24 pertanyaan dari penyidik, yang menurutnya sebagian besar berfokus pada hal-hal identitas.
Roy menyebut dirinya telah menerima undangan klarifikasi sejak 26 Maret 2025. Namun, ia menyatakan hanya bersedia menjawab pertanyaan yang sesuai dengan materi penyidikan. Ia menegaskan hak setiap warga negara untuk tidak menjawab pertanyaan yang dianggap di luar konteks atau tidak jelas secara hukum.
Yang menarik, Roy mengungkapkan bahwa dalam surat undangan pemeriksaan tersebut tidak tercantum siapa pihak terlapornya. Menurutnya, hal ini cukup membingungkan, mengingat berbagai pernyataan publik sebelumnya telah menyebut sejumlah nama. Ia menegaskan pentingnya kejelasan pihak terlapor dalam sebuah kasus hukum agar pemeriksaan berjalan sesuai prosedur dan tidak melanggar hak siapa pun.
Lebih lanjut, Roy juga mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak sembarangan menerapkan pasal-pasal, khususnya yang ada dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ia mencontohkan, pasal-pasal seperti Pasal 32 dan 35 seharusnya digunakan untuk kasus manipulasi data elektronik, bukan sembarangan menjerat orang. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan sesuai konteks agar tidak menimbulkan preseden buruk.
Sebelumnya, sejumlah tokoh lain juga telah dipanggil dalam penyelidikan ini, termasuk podcaster Mikhael Sinaga dan beberapa saksi lain. Namun, beberapa pihak seperti Rizal Fadhillah dan ES tidak hadir dalam panggilan klarifikasi yang sama.
