Example 325x300
Example floating
Example floating
Kutai Kartanegara

PAD Kukar 2027 Ditargetkan Tembus Rp800 Miliar

11
×

PAD Kukar 2027 Ditargetkan Tembus Rp800 Miliar

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi target PAD Kukar 2027 dan penguatan pendapatan daerah
Ilustrasi target pendapatan asli daerah Kutai Kartanegara pada 2027

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) optimistis pendapatan asli daerah (PAD) pada 2027 menembus Rp800 miliar. Target itu disiapkan melalui penguatan pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan potensi ekonomi secara lebih terukur.

Optimisme tersebut disampaikan pada Rabu, 18 November 2026, saat pemerintah daerah membahas strategi peningkatan penerimaan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan layanan publik di Kukar.

Example 300x600

PAD Kukar 2027 ditopang pajak dan retribusi

Pemkab Kukar menilai ruang peningkatan PAD masih terbuka, terutama dari pemutakhiran data wajib pajak, pengawasan sektor usaha, dan perbaikan layanan pembayaran. Pendekatan itu diharapkan membuat penerimaan lebih tertib tanpa menambah beban masyarakat secara tidak proporsional.

Pemerintah daerah menekankan bahwa target tersebut harus diikuti perbaikan tata kelola dan layanan agar penerimaan tumbuh secara sehat.

Selain pajak dan retribusi, pemerintah daerah juga mendorong pemanfaatan aset serta penguatan sektor-sektor ekonomi yang menjadi basis kegiatan masyarakat. Setiap sumber penerimaan akan dipetakan agar kontribusinya dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala.

Pengawasan penerimaan diperkuat

Untuk mengejar target PAD Kukar 2027, perangkat daerah diminta memperkuat koordinasi dan menyusun proyeksi berdasarkan potensi riil. Pengawasan juga diperlukan agar kebocoran penerimaan dapat ditekan sejak proses pendataan hingga penyetoran.

Pemerintah daerah berharap peningkatan PAD berjalan seiring dengan kepastian layanan dan transparansi penggunaan anggaran. Dengan begitu, tambahan penerimaan dapat kembali dirasakan melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, dan program ekonomi masyarakat.

Target tersebut masih akan diterjemahkan ke dalam kebijakan dan rencana kerja perangkat daerah. Evaluasi berkala akan menjadi dasar untuk melihat capaian penerimaan sekaligus menyesuaikan strategi bila terdapat perubahan kondisi ekonomi.