JAKARTA — Tumpukan uang tunai dalam plastik bening memenuhi Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/6/2025). Pemandangan ini bukan untuk pamer keberhasilan finansial, melainkan simbol dari tragedi korupsi korporasi berskala besar—korupsi ekspor crude palm oil (CPO) yang menyeret raksasa industri sawit.
Rp 11,8 triliun. Itulah nilai uang yang disita Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) dari lima korporasi milik Wilmar Group, termasuk PT Multimas Nabati Asahan dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Angka ini bukan sekadar besar—ini adalah sitaan terbesar dalam sejarah penegakan hukum korupsi Indonesia.
“Uang yang kita tampilkan di sini hanya sekitar Rp 2 triliun. Selebihnya disimpan dengan pengamanan khusus,” ungkap Direktur Penuntutan Jampidsus, Sutikno, di hadapan media.
Korupsi Berkedok Ekspor
Kasus ini bermula dari kebijakan ekspor CPO yang diduga dimanipulasi demi keuntungan sepihak. Pemerintah saat itu tengah berupaya menjaga stabilitas harga minyak goreng dalam negeri, namun ternyata celah regulasi dimanfaatkan oleh perusahaan sawit besar untuk mendapatkan kuota ekspor secara tidak sah.
Audit gabungan BPKP dan pakar Universitas Gadjah Mada menyebut tiga jenis kerugian negara: kerugian keuangan langsung, keuntungan ilegal (illegal gain), serta kerugian ekonomi makro akibat kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng.
Total kerugian negara mencapai Rp 11,88 triliun—angka yang kini dikembalikan secara utuh oleh Wilmar Group melalui proses hukum. Tapi ironi muncul saat lima korporasi justru divonis lepas oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Kejagung kini sedang mengajukan kasasi atas vonis tersebut.
Dua Grup Masih “Berproses”
Selain Wilmar, dua grup lain yaitu Musim Mas dan Permata Hijau juga menjadi terdakwa dalam kasus ini. Mereka belum mengembalikan dana negara yang ditaksir mencapai Rp 5,8 triliun secara total. Kejagung mendesak keduanya mengikuti langkah Wilmar.
“Kalau Wilmar bisa mengembalikan utuh, kami berharap dua grup lain juga memiliki itikad baik,” kata Sutikno.
Simbol Perang Melawan Korupsi Terstruktur
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menyebut penyitaan ini sebagai tonggak penting. “Ini bukan hanya penindakan hukum, tapi juga pesan moral. Negara tidak kalah,” tegasnya.
Namun pertanyaan penting masih menggantung: Apakah pengembalian uang cukup tanpa vonis bersalah? Publik menanti, apakah Mahkamah Agung akan menguatkan kembali supremasi hukum, atau sebaliknya membiarkan celah hukum korporasi tetap terbuka.
Bagi Kejaksaan Agung, Rp 11,8 triliun bukan hanya uang. Itu adalah harga dari keadilan yang harus ditegakkan, tak peduli sebesar apa kekuasaan pelakunya.
