JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti, meluruskan kabar terkait wacana libur sekolah selama satu bulan penuh pada Ramadan 2025.
Ia menegaskan bahwa yang sedang dibahas pemerintah bukan libur Ramadan, melainkan konsep pembelajaran selama bulan suci tersebut.
“Bahasanya bukan libur Ramadan, tapi pembelajaran di bulan Ramadan. Itu kata kuncinya,” ujar Abdul Mu’ti pada Jumat (17/1/2025).
Ia menambahkan bahwa pemerintah tidak pernah merencanakan kebijakan untuk meliburkan kegiatan belajar-mengajar selama Ramadan. Abdul Mu’ti juga menjelaskan bahwa kebijakan terkait pembelajaran di bulan Ramadan sedang dibahas lintas kementerian.
Hal ini mencakup koordinasi dengan Menko PMK Pratikno, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto. Saat ini, draf kebijakan tersebut telah selesai dan tinggal menunggu finalisasi.
“Kami masih menunggu kedatangan Menteri Agama dari Tanah Suci, dan insya Allah minggu depan sudah selesai karena drafnya sudah siap,” jelasnya.
Pernah Diterapkan di Era Gus Dur
Kebijakan meliburkan sekolah selama Ramadan sebenarnya pernah diberlakukan pada masa pemerintahan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Saat itu, sekolah diliburkan untuk memberikan ruang bagi kegiatan pesantren kilat dan pembelajaran agama Islam.
Respons Publik dan Pro-Kontra
Wacana libur sekolah satu bulan penuh selama Ramadan kembali mencuat di media sosial pada akhir 2024. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa ide ini sedang dipertimbangkan, terutama untuk sekolah-sekolah di luar madrasah dan pesantren.
“Untuk pesantren memang biasanya libur, tetapi untuk sekolah-sekolah lain masih dalam tahap wacana,” kata Nasaruddin pada Senin (30/12/2024).
Berbagai tokoh memberikan tanggapan terhadap isu ini. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mendukung keputusan pemerintah asalkan Ramadan dapat dimanfaatkan untuk mendidik karakter dan akhlak siswa.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menolak gagasan libur sekolah selama Ramadan, karena dinilai tidak perlu dan belum memiliki konsep yang jelas.
“Puasa tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan aktivitas sehari-hari, termasuk belajar,” ujar Muhaimin (11/1/2025).
Sementara itu, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, meminta agar kebijakan ini dipertimbangkan dengan matang, terutama untuk memastikan kegiatan bagi siswa non-Muslim.
“Kalau mereka diliburkan, lalu diarahkan untuk kegiatan apa? Itu harus jelas,” katanya.
Kesimpulan
Pemerintah menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah merumuskan konsep pembelajaran selama Ramadan 2025, bukan libur sekolah penuh. Kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan menunggu finalisasi. (Kataikn.com/Tribunnews.com/Kompas Tv/Kompas.com/Kontan.co.id)
