Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi angkat bicara terkait kontroversi pernyataan Fadli Zon mengenai tidak adanya pemerkosaan massal saat kerusuhan Mei 1998.
Hasan mengimbau publik untuk tidak langsung menarik kesimpulan dan memberikan ruang bagi para sejarawan untuk menyelesaikan penulisan ulang sejarah Indonesia.
“Diskusi-diskusi seperti ini sah-sah saja, tapi jangan langsung memvonis. Kita beri kesempatan dulu pada para ahli sejarah yang sedang bekerja,” ujar Hasan di Jakarta, Senin (16/6).
Ia menekankan bahwa tim yang menangani proyek sejarah ini terdiri dari para sejarawan dengan kredibilitas tinggi. Karena itu, ia meminta masyarakat bijak menyikapi kontroversi yang berkembang, terutama di media sosial.
“Kalau mau berdialog, silakan bicara dengan ahlinya. Kalau bukan ahli, ya sebaiknya menyimak saja seperti membaca opini di media sosial,” tambahnya.
Polemik bermula dari pernyataan Fadli Zon dalam tayangan Real Talk di kanal YouTube IDN Times, Selasa (10/6). Dalam debat tersebut, Fadli menyebut laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) soal pemerkosaan massal pada Mei 1998 tidak memiliki data solid, bahkan menyebutnya sebagai rumor.
Pernyataan itu langsung menuai kritik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyebutnya sebagai bentuk penyangkalan terhadap tragedi kemanusiaan. “Mengatakan tidak ada bukti adalah keliru besar. Ini bentuk penghindaran dari tanggung jawab,” ujar Usman dalam konferensi pers Koalisi Perempuan Indonesia, Jumat (13/6).
Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas yang terdiri dari 547 organisasi dan individu menyebut pernyataan Fadli sebagai bentuk manipulasi sejarah dan pelecehan terhadap perjuangan korban kekerasan seksual dalam tragedi Mei 1998.
“Kami menilai ini pengaburan sejarah dan merendahkan upaya pencarian kebenaran,” tulis pernyataan koalisi seperti dikutip dari KontraS, Minggu (15/6).
