JAKARTA — Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita, menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana menerapkan darurat militer setelah unjuk rasa besar-besaran yang sempat memanas beberapa waktu lalu. Isu darurat militer mencuat kuat di media sosial X, namun ditepis tegas oleh TNI.
Menurut Tandyo, TNI menjaga kesolidan dengan Kepolisian dan selalu berada di belakang Polri dalam menjaga keamanan. “Isu darurat militer sangat salah dan jauh dari apa yang kami lakukan,” tegasnya dalam konferensi pers di kompleks parlemen Senayan pada Senin, 1 September 2025.
Tandyo menekankan bahwa setiap langkah yang diambil TNI selalu berdasarkan kerangka konstitusional dan atas permintaan resmi.
“Kami selalu taat konstitusi. TNI hanya melakukan perbantuan ketika diminta, bukan mengambil alih,” ujarnya .
Dia juga membantah keras adanya dugaan pembiaran agar kondisi memburuk sehingga memicu darurat militer. TNI, kata Tandyo, tidak memiliki kemampuan maupun niat mencipta kondisi seperti itu. “Kami hanya berada di belakang Polri,” tambahnya .
Show of Force, Bukan Skenario Otoriter
Sebagai bentuk dukungan terhadap Polri, TNI melakukan operasi pengamanan berupa show of force, yakni patroli konvoi personel TNI di jalan-jalan utama di Jakarta dan kota-kota lain yang terdampak kerusuhan. Hal ini dilakukan murni untuk menenangkan situasi, bukan sebagai bentuk tekanan atau ancaman terhadap warga sipil .
Rekomendasi untuk Publik: Cek Fakta Terlebih Dahulu
Tandyo meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu tidak benar. Ia menghimbau agar publik melakukan verifikasi informasi melalui kanal resmi TNI maupun Pemerintah agar tidak jatuh pada narasi hoaks yang bisa memperkeruh suasana. (ah)
