Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa proyek penulisan ulang sejarah Indonesia melibatkan puluhan akademisi dan sejarawan bereputasi dari berbagai universitas. Ia meminta publik tak tergesa menilai negatif proses tersebut, apalagi tanpa dasar keilmuan yang memadai.
“Puluhan profesor dan doktor tengah mengerjakan naskah sejarah. Mereka tidak akan menggadaikan integritas akademiknya hanya karena tekanan opini,” ujar Hasan dalam diskusi yang disiarkan kanal YouTube Universitas Al Azhar Indonesia, Senin (30/6/2025).
Menurut Hasan, tekanan publik melalui media sosial berpotensi memengaruhi proses kerja yang semestinya berbasis kajian dan keahlian. Ia mengimbau masyarakat untuk bersabar menunggu hasil akhir penulisan tersebut.
Ia juga menyoroti bahwa tidak semua peristiwa bisa termuat dalam penulisan sejarah, seperti isu keberadaan pekerja seks komersial bagi tentara Jepang saat pendudukan. Menurutnya, hal itu merupakan contoh bahwa sejarah ditulis berdasarkan seleksi substansi dan pertimbangan kebangsaan.
“Penulisan sejarah selalu memiliki batas. Ada hal-hal yang memang tidak dituliskan, meski itu nyata terjadi,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon juga menegaskan bahwa penulisan ulang sejarah bertujuan memperkuat persatuan nasional. Ia menyebut, pendekatan yang digunakan pemerintah adalah menonjolkan sisi positif dari perjalanan bangsa.
“Kalau mau mencari kesalahan, itu mudah. Tapi semangat kita membangun narasi yang menyatukan dan menguatkan,” kata Fadli.
Meski demikian, proyek ini tak lepas dari sorotan. Salah satunya datang dari arkeolog senior Prof. Harry Truman Simanjuntak, yang mundur dari tim karena menilai proses penyusunan terlalu singkat dan tidak melibatkan diskusi akademik yang memadai.
Truman juga menilai konsep penulisan terlalu dipengaruhi oleh arahan kekuasaan ketimbang kajian ilmiah. “Kalau ini buku kebangsaan, mestinya diawali dengan seminar dan diskusi ilmiah,” tegasnya.
Proyek penulisan ulang sejarah nasional ini dijadwalkan rampung Juni 2025, meski persiapan baru dimulai akhir 2024. Sejumlah pihak, termasuk Fraksi PDI-P di DPR, juga telah meminta agar proyek ini ditinjau ulang karena dinilai sarat kepentingan politik.
