Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri di kediamannya di Hambalang, Bogor, pada Senin, 9 Juni 2025. Rapat ini disebut-sebut akan membahas masa depan tambang nikel milik PT GAG Nikel yang beroperasi di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Sumber Tempo yang mengetahui agenda rapat tersebut menyebutkan bahwa Presiden Prabowo berencana menghentikan aktivitas tambang nikel di wilayah itu. “Prabowo mau setop tambang nikel,” kata sumber yang enggan disebutkan namanya.
Rapat ini rencananya dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Istana terkait rencana tersebut.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa lokasi tambang PT GAG Nikel tidak berada di kawasan konservasi dan cukup jauh dari destinasi wisata unggulan Piaynemo. Namun, ia juga memutuskan menghentikan sementara operasi tambang sejak 5 Juni 2025 untuk verifikasi lapangan, menyusul meningkatnya penolakan masyarakat.
Meski lokasi tambang tidak berada di zona konservasi, sejumlah kalangan menilai bahwa keberadaannya tetap bermasalah. Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, menyebut izin tambang di kawasan tersebut berpotensi melanggar undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi.
Langkah Presiden Prabowo ini dinilai mencerminkan kehati-hatian terhadap dampak ekologis jangka panjang. Apalagi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tengah mengusulkan agar Raja Ampat diakui sebagai Cagar Biosfer oleh UNESCO, memperkuat pentingnya perlindungan kawasan ini dari aktivitas industri ekstraktif.
Jika keputusan penghentian tambang benar diambil, ini akan menjadi sinyal kuat arah kebijakan pemerintah ke depan: menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan.
