Example 325x300
Example floating
Example floating
Nasional

Budi Arie Bantah Terlibat Kasus Mafia Situs Judi Online: “Narasi Jahat”

73
×

Budi Arie Bantah Terlibat Kasus Mafia Situs Judi Online: “Narasi Jahat”

Sebarkan artikel ini

Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, memberikan klarifikasi setelah namanya disebut dalam dakwaan kasus mafia akses situs judi online (judol) saat masih menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Ia menilai tuduhan menerima jatah 50% dari pengelolaan situs judol sebagai upaya mencemarkan nama baiknya.

“Itu narasi jahat yang menyerang kehormatan saya secara pribadi. Tidak benar sama sekali,” tegas Budi dalam keterangan pers tertulis, Senin (19/5/2025).

Example 300x600

Ia membantah terlibat dalam praktik perlindungan terhadap situs judi daring. Justru, menurutnya, selama menjabat Menkominfo, dirinya gencar melakukan pemblokiran dan penindakan terhadap situs-situs tersebut.

“Tidak pernah ada kesepakatan atau pemberitahuan ke saya soal pembagian uang. Apalagi aliran dana. Faktanya, tidak ada,” kata Budi.

Lebih lanjut, ia menduga nama dirinya sengaja dicatut oleh para pelaku demi memuluskan aksi ilegal mereka. Budi menegaskan, jika ada yang berani menyodorkan tawaran seperti itu, dirinya akan langsung menindak secara hukum.

“Ini hanya akal-akalan mereka, menjual nama saya agar bisa menjalankan bisnis gelap itu. Mereka tidak akan berani bilang langsung ke saya,” tambahnya.

Budi juga mengaku tidak mengetahui adanya praktik mafia penjagaan website judol yang dilakukan oleh mantan anak buahnya. Ia baru mengetahuinya setelah kasus tersebut ditangani oleh pihak kepolisian.

“Saya pastikan tidak ada dana apapun yang mengalir ke saya. Itu bukti paling nyata,” ujarnya.

Nama Budi Arie sendiri muncul dalam dakwaan saat sidang di PN Jakarta Selatan pada Rabu, 14 Mei 2025. Jaksa menyebut Budi meminta perekrutan orang untuk mengumpulkan data website judol, dan disebut mendapat pembagian keuntungan 50% dari kegiatan itu.

Namun, Budi menegaskan semua itu hanya keterangan sepihak yang tak berdasar dan menegaskan kesiapannya menghadapi proses hukum jika diperlukan.