Aksi premanisme oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas) disebut-sebut menjadi biang kegagalan investasi di Indonesia, dengan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan triliun rupiah. Pemerintah pun berjanji akan menindaklanjuti masalah ini dengan melakukan pendataan dan evaluasi menyeluruh.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan inventarisasi terhadap ormas-ormas yang terlibat dalam aksi premanisme. Hal ini untuk memastikan persoalan tersebut dapat segera ditangani.
“Tentu kita akan lihat satu-satu lagi. Banyak yang kita inventarisir,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025) malam.
Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, mengungkapkan bahwa aksi premanisme ormas telah menjadi masalah serius yang mengganggu operasional pengusaha di berbagai kawasan industri. Ormas-ormas tersebut kerap meminta jatah terkait pengelolaan limbah dan penetapan kavling.
“Begitu investor sudah memilih kavling, itu cepat sekali terdengar (oleh ormas) dan langsung datang menuntut bagian. Mereka sudah minta jatah semua. ‘Pak, itu buat saya ya. Buat saya,’” ungkap Sanny dalam Dialog Nasional HKI di Kantor Kemenperin, Kamis (6/2/2025).
Menurutnya, para pengusaha telah mencoba berbagai cara, termasuk melibatkan Kepala Desa untuk menentukan kavling yang akan digunakan. Namun, cepatnya pergantian Kepala Desa membuat masalah ini terus muncul berulang kali.
“Kalau kepala desanya ganti, mereka datang lagi demo minta diganti juga. Urusan seperti itu kan perusahaan harus melakukan tender dan segala macam,” jelas Sanny.
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa peran pemerintah harus lebih proaktif dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat sekitar kawasan industri. Menurutnya, investasi yang masuk ke daerah akan berdampak positif bagi masyarakat, seperti menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong kegiatan ekonomi lokal.
“Perlu ada diskusi komunitas yang lebih baik. Yang penting, jika investasi lancar dan kondisi aman, itu akan menciptakan lapangan kerja di daerah tersebut,” kata Rosan saat menghadiri Mandiri Investment Forum di Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan perlunya tindakan tegas terhadap aksi premanisme yang dilakukan oleh ormas di kawasan industri. Jika terbukti melakukan pemalakan atau meminta jatah proyek, tindakan tersebut dinilai sebagai tindak pidana.
“Kalau memalak artinya pidana. Berarti ini harus berhubungan dengan aparat penegak hukum,” tegas Yassierli di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Namun, Yassierli juga menyebut bahwa membuka lapangan kerja baru bagi anggota ormas dapat menjadi solusi untuk mengurangi tindakan kriminal tersebut.
“Menarik juga itu, kita punya PR untuk penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.
Pemerintah kini tengah menyusun langkah konkret untuk mendata ormas-ormas yang terlibat dalam aksi premanisme di kawasan industri. Tindakan ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan aman di Indonesia.
