Pemerintah dan DPR sepakat menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024. Keputusan ini diambil dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini.
Berdasarkan hasil rapat, peserta tes CASN yang dinyatakan lulus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) baru akan diangkat paling lambat Oktober 2025. Sementara itu, pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dijadwalkan berlangsung pada Maret 2026.
“Dalam rangka percepatan penataan CPNS dan PPPK untuk formasi 2024, Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyelesaikan pengangkatan CPNS pada Oktober 2025 dan PPPK di Maret 2026,” demikian bunyi kesimpulan rapat yang digelar di Jakarta, Rabu (5/3/2025).
Empat Alasan Penundaan
Menpan RB Rini Widyantini merinci empat pertimbangan yang mendasari keputusan ini:
- Penataan dan Penempatan ASN
Pemerintah ingin memastikan distribusi ASN yang optimal untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan nasional. - Penyelarasan Formasi dan Jabatan
Ada tantangan dalam penyelarasan formasi, jabatan, dan penempatan yang perlu diselesaikan sebelum pengangkatan dilakukan. - Grand Design Pengelolaan ASN 2025-2045
Pemerintah sedang menyusun strategi jangka panjang pengelolaan ASN yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan roadmap lima tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. - Usulan Penundaan dari Daerah
Beberapa daerah mengajukan penundaan seleksi ASN untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN yang lebih komprehensif.
Rini menegaskan, meski ada penundaan, pemerintah tetap menjamin bahwa semua peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi CASN akan diangkat sebagai ASN.
“Pemerintah memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN,” tegasnya.
Kendala SKB di Papua
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan bahwa ada 15 instansi pemerintah daerah yang belum melaksanakan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS 2024, mayoritas berada di Papua.
“Kendala utama di beberapa daerah adalah faktor keamanan usai pemilihan kepala daerah (pilkada), sehingga seleksi belum bisa dilaksanakan,” ujar Zudan.
BKN tidak dapat memastikan tenggat waktu penyelesaian SKB di 15 instansi tersebut, mengingat kondisi keamanan yang berbeda di tiap daerah. Namun, proses seleksi CASN 2024 tetap berlangsung sesuai jadwal, termasuk penetapan nomor induk CPNS yang sudah dimulai sejak 22 Februari 2025 dan ditargetkan selesai pada 23 Maret 2025.
Dengan keputusan ini, pemerintah berharap proses rekrutmen ASN 2024 dapat berjalan lebih tertata dan sesuai dengan kebutuhan nasional.
