Rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang sedianya dimulai pada Januari 2025 resmi ditunda. Hingga saat ini, pemerintah belum memastikan jadwal baru untuk relokasi ASN ke ibu kota baru tersebut.
Penundaan ini dikonfirmasi melalui surat yang ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini, pada 24 Januari 2025. Dalam surat itu, terdapat dua alasan utama yang menjadi dasar keputusan ini.
Pertama, konsolidasi internal di sejumlah kementerian dan lembaga dalam kabinet baru masih berlangsung. Kedua, penyesuaian terhadap jumlah kementerian/lembaga berdampak pada ketersediaan gedung perkantoran dan unit hunian ASN di IKN.
“Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami beritahukan bahwa rencana pemindahan ASN ke IKN sebagaimana surat Menteri PANRB tersebut di atas belum dapat dilaksanakan,” demikian kutipan isi surat tersebut yang dikutip pada Sabtu (1/2/2025).
Meski pemindahan ASN ditunda, pemerintah tetap melanjutkan pembangunan IKN. Bahkan, proyek ini kembali mendapat tambahan anggaran dari APBN.
Dana IKN Bertambah Rp48,8 Triliun
Sejak 2022 hingga 2024, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp75,8 triliun untuk tahap pertama pembangunan IKN. Tahun ini, Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan tambahan Rp48,8 triliun untuk tahap kedua pembangunan periode 2025–2029.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, yang turut meninjau progres pembangunan IKN bersama pimpinan MPR, menilai proyek ini berjalan sesuai target.
“Progres pembangunan yang dilakukan oleh Otorita IKN sangat luar biasa. Pak Basuki (Menteri PUPR) pagi, siang, sore, malam terus bekerja membangun IKN tanpa kenal lelah. Target presiden untuk berkantor di IKN pada 2028, Insya Allah tercapai,” kata Muzani, Minggu (26/1/2025).
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyebut bahwa saat ini pembangunan kantor kementerian koordinator dan kompleks legislatif serta yudikatif sedang dalam tahap penyelesaian.
“Saat ini kami sedang fokus membangun kompleks legislatif dan yudikatif, sesuai target Presiden Prabowo yang ingin menjadikan IKN sebagai ibu kota politik dalam periode 2025–2029,” ujarnya.
27 Tower Rumah ASN Rampung
Sementara itu, pembangunan rumah susun (rusun) untuk ASN dan sektor pertahanan-keamanan di IKN terus berjalan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Siahaan, menyampaikan bahwa 27 dari total 47 tower rusun sudah selesai dibangun dan siap diresmikan.
“Sebanyak 27 tower di IKN siap untuk diresmikan. Sisanya, 20 tower lain akan diselesaikan hingga akhir 2025, dengan kemungkinan selesai lebih cepat di pertengahan tahun,” kata Maruarar, Rabu (22/1/2025).
Selain rusun untuk ASN, pemerintah juga telah menyelesaikan pembangunan 36 rumah jabatan menteri yang akan segera diresmikan.
Dampak Ekonomi Pembangunan IKN Dipertanyakan
Di sisi lain, sejumlah ekonom mempertanyakan manfaat ekonomi dari pembangunan IKN. Achmad Nur Hidayat, pakar kebijakan publik dari UPNVJ, menilai bahwa dampak ekonomi dari proyek ini belum sebanding dengan besarnya anggaran yang dikeluarkan.
“Dengan anggaran sebesar Rp75,8 triliun dalam tiga tahun terakhir, apakah manfaat ekonominya sebanding? Atau ini hanya ambisi politik tanpa pertimbangan matang terhadap kebutuhan rakyat?” katanya.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur hanya meningkat sekitar 0,2–0,3 persen setelah proyek ini dimulai, jauh dari proyeksi awal sebesar 1,5–2 persen. Selain itu, investasi besar ini belum menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap perekonomian nasional.
“Kontribusi proyek ini terhadap PDB nasional masih sangat kecil, hanya sekitar 0,01 persen. Bahkan dari sisi penciptaan lapangan kerja, proyek ini tidak sesuai ekspektasi,” tuturnya.
Achmad juga menyoroti dampak sosial dan lingkungan akibat pembangunan IKN.
“Alih fungsi lahan telah menyebabkan penggusuran masyarakat adat dan kelompok rentan di Kalimantan Timur. Selain itu, pembangunan IKN berisiko menyebabkan deforestasi hingga 200.000 hektare hutan, yang berpotensi meningkatkan emisi karbon dan bencana ekologis,” ungkapnya.
Ia pun menyarankan agar pemerintah lebih mempertimbangkan efektivitas anggaran dan mempertimbangkan opsi lain, seperti menggandeng lebih banyak investor swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi lebih penting lagi memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN digunakan secara bijak untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar ambisi politik,” tegasnya.
