Pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump berencana membekukan seluruh bantuan luar negeri, baik dalam bentuk hibah maupun pinjaman, dengan beberapa pengecualian. Namun, AS tidak secara spesifik menyebut negara-negara yang akan terdampak kebijakan ini.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Roy Soemirat, menyatakan bahwa Indonesia tidak akan berspekulasi mengenai kebijakan yang masih bersifat umum dan tidak secara khusus ditujukan kepada Indonesia.
“Indonesia hanya akan memberikan tanggapan berdasarkan komunikasi resmi yang disampaikan melalui jalur diplomatik atau saluran resmi lainnya yang dibahas antar lembaga pemerintah kedua negara,” ujar Roy dalam pernyataan tertulisnya pada Rabu, 29 Januari 2025.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengeluarkan memo internal beberapa hari setelah Presiden Trump menjabat. Memo tersebut berisi arahan untuk menerapkan kebijakan “America First” dengan membatasi bantuan luar negeri secara ketat.
Kebijakan ini diperkirakan akan berdampak pada berbagai bentuk bantuan, mulai dari bantuan pembangunan hingga dukungan militer, termasuk bagi Ukraina, yang sebelumnya menerima miliaran dolar bantuan senjata di bawah pemerintahan Joe Biden dalam upayanya melawan invasi Rusia.
Selain itu, kebijakan ini juga mengakibatkan penghentian sementara pendanaan AS untuk PEPFAR, program anti-HIV/AIDS yang selama ini menyediakan obat antiretroviral bagi negara-negara berkembang, terutama di Afrika.
