Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara (Dispar Kukar) kembali menggencarkan program sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai langkah perlindungan terhadap karya pelaku ekonomi kreatif (ekraf). Program ini akan dimulai di Kecamatan Kota Bangun pada akhir Juni 2025.
Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dispar Kukar, Zikri Umulada, menjelaskan bahwa program tersebut akan diperkenalkan melalui rangkaian workshop dan dialog langsung bersama para pelaku ekraf. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan edukatif, tetapi juga mendorong pelaku kreatif mendaftarkan karyanya secara legal.
“Kami mulai dari Kota Bangun, dan selanjutnya akan diterapkan di kecamatan lain. Di mana pun kami mengadakan event, di situ juga akan kami gelar dialog bersama pelaku ekraf,” ujar Zikri, Senin (9/6/2025).
Program ini turut melibatkan Komite Ekonomi Kreatif (Kekraf) tingkat kecamatan. Menurut Zikri, kolaborasi ini penting agar pendekatan yang dilakukan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.
“Kekraf kecamatan yang paling tahu karakter dan kebutuhan pelaku ekraf di wilayahnya. Maka kerja sama ini mutlak diperlukan,” jelasnya.
Ia juga mengakui bahwa sejumlah Kekraf, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, saat ini sedang mengalami stagnasi. Namun, pihaknya tetap mendorong percepatan program demi menjamin perlindungan hukum bagi karya dan produk kreatif.
“Memang beberapa Kekraf lagi stuck, tapi di masa saya ini saya ingin gas lagi. Harus ada gerakan konkret,” tegasnya.
Saat ini, program masih berada di tahap penjaringan awal. Dispar Kukar telah menerima minat dari tiga pelaku ekraf yang ingin mendaftarkan HaKI atas karya mereka, termasuk satu karya lagu dan sebuah brand event.
“Brand event itu mau dipatenkan agar tidak sembarangan dipakai pihak lain, terutama oleh event organizer,” kata Zikri.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Dispar Kukar untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif yang sehat dan berkelanjutan di Kukar.(ADV/DISPAR KUKAR)
