JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto kembali menuai sorotan. Kali ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak agar pelaksanaan program tersebut dihentikan, menyusul temuan berbagai persoalan serius, mulai dari dugaan korupsi hingga rendahnya kualitas makanan.
Dalam pernyataannya, ICW mengungkap empat masalah utama dalam pelaksanaan MBG:
- Dugaan Korupsi dan Pengelolaan Anggaran Bermasalah
Salah satu mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, mengaku merugi hampir Rp1 miliar akibat tidak dibayarnya 65.000 porsi makanan yang telah diproduksi. Situasi serupa terjadi di daerah lain seperti Sumenep, Madura, di mana petugas dapur menghentikan kegiatan karena beban kerja yang berat dan upah yang tidak sepadan. - Penyaluran Dana Langgar Aturan
Penyaluran dana MBG dinilai tidak sesuai dengan Permenkeu No. 132/PMK.05/2021 yang mengatur bahwa bantuan pemerintah harus disalurkan langsung ke penerima, bukan melalui pihak ketiga seperti yayasan. - Kualitas dan Kesenjangan Layanan Makanan
ICW juga menemukan adanya ketimpangan distribusi alat makan antar sekolah dan kualitas makanan yang buruk. Beberapa sekolah hanya menggunakan wadah plastik tipis, dan ditemukan telur rebus yang tidak layak konsumsi. - Rekrutmen SPPI yang Tidak Transparan
Proses seleksi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) disebut kacau, dengan keluhan terkait sistem digital yang bermasalah hingga dugaan intervensi dari unsur militer.
Atas dasar itu, ICW meminta Presiden Prabowo untuk menghentikan program MBG dan segera melakukan evaluasi menyeluruh demi menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.
Namun, desakan ini mendapat tanggapan berbeda dari Komisi IX DPR RI, yang merupakan mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN). Wakil Ketua Komisi IX, Yahya Zaini, menilai penghentian program bukan solusi.
“Kalau dihentikan saya tidak setuju, karena MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo,” ujarnya, Jumat (25/4).
Yahya menyebut bahwa kasus keracunan yang mencuat hanyalah 0,5 persen dari total 1.000 lebih dapur yang beroperasi. Menurutnya, pemerintah sebaiknya fokus pada pengetatan pengawasan dan peningkatan pelatihan juru masak, bukan pada pembubaran program.
“Solusinya adalah memperketat pengawasan dan evaluasi total. Juru masak perlu dilatih terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugasnya,” tambah Yahya.
Dengan posisi yang saling bertolak belakang ini, nasib program MBG kini berada di bawah sorotan publik dan menunggu langkah tegas dari pemerintah pusat.
