Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan rencana pemberian diskon tarif listrik 50 persen bagi 79,3 juta pelanggan dengan daya di bawah 1.300 VA. Sebagai gantinya, pemerintah memperbesar bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa keterbatasan waktu membuat diskon tarif listrik tidak dapat diimplementasikan tepat waktu.
“Kita rapat diskon listrik, penganggaran lebih lambat. Kalau (baru mulai) Juni–Juli, tidak bisa dijalankan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/6).
Sebagai gantinya, BSU yang sebelumnya dirancang sebesar Rp150 ribu per bulan selama dua bulan, kini ditingkatkan menjadi Rp300 ribu per bulan. Dengan demikian, 17,3 juta pekerja dan 565 ribu guru honorer akan menerima bantuan tunai sebesar Rp600 ribu selama bulan Juni dan Juli.
Program ini akan dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. “Jadi dua bulan Rp600 ribu. Nanti Kemnaker yang akan mengimplementasikan program tersebut,” imbuh Sri Mulyani.
Langkah ini merupakan bagian dari lima kebijakan dalam paket stimulus ekonomi yang digagas pemerintahan Prabowo. Empat kebijakan lainnya adalah:
- Diskon transportasi (kereta, pesawat, dan kapal laut) senilai Rp0,94 triliun,
- Diskon tarif tol selama Juni–Juli sebesar Rp0,65 triliun,
- Penebalan bantuan sosial senilai Rp11,93 triliun,
- Perpanjangan diskon iuran JKK sebesar 50 persen.
Total nilai paket stimulus ini mencapai Rp24,44 triliun, dengan mayoritas pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp23,59 triliun.
Pemerintah berharap stimulus ini dapat menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 agar tetap mendekati target 5 persen, di tengah tekanan kondisi global.
