NUSANTARA — Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) membangun 732 unit hunian bagi anggota legislatif. Pemerintah menargetkan 567 rusun untuk anggota DPR dan 147 rusun untuk anggota DPD. Setiap unit rusun memiliki luas 390 meter persegi.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa proyek ini memakai skema kontrak tahun jamak (MYC) 2025–2027.
“Kami sudah siapkan anggaran Rp 4,73 triliun untuk rumah anggota DPR dan DPD. Semua proses tender dimulai tahun ini,” ujarnya, Rabu (17/9/2025).
Selain rusun, pemerintah juga membangun rumah tapak khusus untuk pimpinan DPR. Ada 3 unit rumah untuk Ketua DPR dan 15 unit rumah untuk Wakil Ketua DPR.
“Luas rumah pimpinan DPR mencapai 580 meter persegi, lebih besar dari rusun anggota biasa,” kata Basuki.
Proses lelang konstruksi ditarget rampung dalam waktu dekat.
“Kami harap kontrak sudah ditandatangani pada akhir September atau paling lambat awal Oktober 2025,” tambah Basuki.
Strategi hunian vertikal ini dipilih agar pemanfaatan lahan lebih efisien. “IKN tidak boleh boros lahan. Untuk DPR dan DPD, konsepnya adalah hunian vertikal modern,” ucap Basuki. (ah)
