Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar eksekutif meeting bersama pimpinan perusahaan di wilayahnya, termasuk perusahaan pertambangan, perkebunan, dan kehutanan.
Acara ini dipimpin langsung oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah, didampingi Wakil Bupati Rendi Solihin, Sekda Sunggono, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait pada Sabtu (22/2/2025) di Tenggarong.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Deputi Direksi Wilayah Kaltim, Kalteng, Kalsel, dan Kaltara, Nu’im Mubaroq, serta Kepala BPJS Kesehatan Kukar, Ika Irawati.
Dalam kesempatan ini, Bupati Edi Damansyah juga melantik Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (FKTSL) sebagai wujud penguatan peran perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah.
Edi menyampaikan apresiasinya kepada perusahaan-perusahaan yang telah bergabung dalam forum tersebut. Ia berharap, dengan adanya FKTSL, kontribusi perusahaan dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) dapat semakin optimal.
“Pelantikan kepengurusan forum TJSL ini mempertegas dan memperkuat peran perusahaan dalam pembangunan daerah. Saya berharap perusahaan lebih optimal dalam program pemberdayaan masyarakat dan tanggung jawab sosial,” kata Edi.
Melalui eksekutif meeting ini, Pemkab Kukar berupaya meningkatkan sinergitas antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan investasi di Kukar.
Menurut Edi, investasi tidak hanya berdampak pada pendapatan negara, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar perusahaan.
Selain pelantikan FKTSL, acara ini juga diisi dengan penyerahan penghargaan dari Kementerian dan Hilirisasi/BKPM serta penghargaan dari Bupati Kukar atas komitmen perusahaan dalam menjalankan kemitraan dengan UMKM sepanjang tahun 2024.
Kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemkab Kukar dan BPJS Kesehatan bersama donatur badan usaha terkait jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah atau pekerja mandiri kolektif. Selain itu, juga dilakukan penyerahan sertifikat hasil penilaian usaha perkebunan tahun 2024.
Melalui langkah-langkah ini, Pemkab Kukar berharap peran perusahaan dalam mendukung program sosial dan pemberdayaan masyarakat dapat semakin kuat, sehingga tercipta pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.(ADV/Diskominfo Kukar)
