JAKARTA-Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) telah menetapkan target penting untuk menyelesaikan proyek infrastruktur listrik dan telekomunikasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Juli 2024.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Silvia Halim, menyampaikan, “Kami menargetkan agar seluruh proyek infrastruktur ini rampung pada Juli 2024, guna memastikan kelancaran tahap awal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN.” Hal ini dilaporkan oleh Antara pada hari Selasa (10/10/2023) di Jakarta.
Silvia menjelaskan bahwa proyek infrastruktur listrik dan gas sedang dikerjakan oleh PT PLN dan PT Pertamina, sementara proyek telekomunikasi seperti jaringan serat optik dan jaringan 5G di KIPP IKN sedang dalam proses oleh OIKN dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Peningkatan infrastruktur ini juga mencakup penyediaan layanan angkutan umum massal berupa bus rapid transit, halte, park n ride, dan depo yang saat ini sedang dalam proses pengembangan.
Pembangunan IKN Nusantara merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan merata di Indonesia, dengan tujuan menggerakkan pertumbuhan ekonomi baru yang tidak hanya bergantung pada Pulau Jawa.
IKN juga merupakan manifestasi dari komitmen untuk mendorong simbol identitas nasional, ekonomi hijau, energi ramah lingkungan, transportasi cerdas, serta tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif sebagai bagian dari transformasi besar Indonesia.
Untuk mencapai visi ini, pemerintah pusat saat ini sedang membangun ekosistem perkotaan yang komprehensif dengan menerapkan tiga konsep utama, yaitu Forest City (Kota Hutan), Sponge City (Kota Berdaya Tahan), dan Smart City (Kota Cerdas).
Dalam kerangka ini, berbagai fasilitas seperti gedung kantor, istana presiden, hunian untuk ASN yang akan dipindahkan, jaringan jalan, zona komersial, taman, serta fasilitas pendukung lainnya, telah ditargetkan akan selesai sebelum Agustus 2024. Semua ini akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Konsep tiga pilar tersebut kemudian diterjemahkan menjadi delapan indikator kinerja utama (KPI) yang akan menjadi pedoman dalam setiap tahap pembangunan di IKN.
Delapan KPI tersebut mencakup desain IKN Nusantara yang selaras dengan alam, semangat kebhinekaan, konektivitas yang baik, kemudahan akses, emisi karbon yang rendah, sirkulasi dan ketahanan, keamanan dan keterjangkauan, kenyamanan dan efisiensi melalui teknologi, serta peluang ekonomi yang merata bagi semua warga.(faz)
