Letnan Jenderal (Purn) Djaka Budi Utama resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pada Jumat, 23 Mei 2025. Pelantikan dilakukan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kantor Kemenkeu, Jakarta.
Djaka sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) sejak Oktober 2024. Ia mengungkapkan bahwa penunjukan dirinya sebagai Dirjen Bea Cukai merupakan permintaan langsung dari Presiden Prabowo Subianto pada awal Mei lalu. Setelah menyanggupi permintaan tersebut, Djaka mengajukan pengunduran diri dari TNI Angkatan Darat pada 2 Mei 2025, meski proses administrasi resmi masih berjalan.
Penunjukan Djaka mendapat sorotan publik lantaran berasal dari latar belakang militer. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, keputusan ini diambil karena institusi Bea Cukai membutuhkan figur yang tegas dan berani menghadapi tantangan, terutama dalam menekan praktik pelanggaran hukum seperti penyelundupan.
“Setelah dipelajari, Bea Cukai membutuhkan sosok yang berani. Karena, mohon maaf, kita tahu banyak pelanggaran masuk melalui jalur ini,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Menurutnya, penunjukan pejabat dari kalangan militer seperti Djaka bukan tanpa alasan. TNI dinilai sebagai institusi yang kredibel dan mampu mengelola koordinasi lintas wilayah dan instansi, sesuai dengan kebutuhan operasional Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Beliau tidak akan bekerja sendiri. Ini kerja kolektif. Kita ingin pendapatan negara dari sektor ini meningkat melalui penertiban yang lebih serius,” imbuhnya.
Penunjukan Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai dilakukan bersamaan dengan pengangkatan Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak. Keduanya merupakan hasil koordinasi antara Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam menggenjot penerimaan negara dari sektor perpajakan dan kepabeanan.
Pemerintah menegaskan bahwa perombakan di level eselon I Kementerian Keuangan merupakan langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kontribusi fiskal dari sektor strategis.
