JAKARTA-DPR pada Selasa (3/10) resmi mengesahkan revisi UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi undang-undang. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, mengatakan bahwa UU tersebut akan menjadi landasan hukum untuk memudahkan proses persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.
Katadata melaporkan bahwa draft revisi UU IKN belum diumumkan ke publik. Namun, CNN Indonesia melaporkan bahwa revisi tersebut memuat beberapa poin perubahan yang penting, antara lain:
Pemberian kewenangan khusus kepada Otorita IKN atas urusan pemerintahan pusat dan daerah. Kewenangan ini mencakup pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN.
Otorita IKN berwenang melakukan penataan ulang tanah di wilayah IKN.
Utang untuk proyek IKN dapat berupa pinjaman, obligasi, serta sukuk yang diterbitkan Otorita IKN. Selain itu, Otorita IKN juga dapat menerima pinjaman dari luar negeri.
Investor bisa mendapatkan hak guna usaha (HGU) hingga 190 tahun dan hak guna bangunan (HGB) hingga 160 tahun.
Barang milik Otorita IKN dapat dijual, dipertukarkan, dihibahkan, dan atau disertakan sebagai penyertaan modal Otorita IKN.
Sementara itu, Kompas.com mencatat bahwa revisi UU IKN menyebut pemerintah akan memberikan insentif bagi pengusaha properti yang turut melakukan pembangunan di IKN. Meski demikian, tidak dijelaskan insentif apa yang akan diberikan.
Sebelumnya, pada September 2023, sejumlah investor swasta yang tergabung dalam Konsorsium Nusantara telah memulai pembangunan hotel di IKN dengan modal 20 triliun rupiah. Konsorsium tersebut terdiri dari Agung Sedayu, Indofood, Sinar Mas, Pulau Intan, Adaro, Barito Pacific, Alfamart, Astra, Mulia Grup, dan Kawan Lama Grup.
Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, mengatakan bahwa groundbreaking proyek kedua di IKN dijadwalkan akan terlaksana pada November 2023. Sementara itu, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi untuk IKN, Agung Wicaksono, sempat mengatakan pada Juli 2023 bahwa Pakuwon Group ($PWON), Ciputra Group ($CTRA), Pembangunan Perumahan ($PTPP), dan Hermina ($HEAL) termasuk dalam investor yang siap melakukan groundbreaking di IKN.
Pengesahan revisi UU IKN dapat memberikan kepastian kepada investor atas kelanjutan proyek IKN. Hal ini dipandang krusial, terutama menjelang pergantian pemerintahan (pemilu) tahun depan.
Pembangunan IKN sendiri berpotensi memberikan dampak positif bagi emiten konstruksi BUMN dan swasta yang terlibat dalam pembangunan IKN. Sebab, proyek IKN dapat memberikan tambahan kontrak baru, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan emiten konstruksi. Selain itu, dampak positif dapat juga dirasakan emiten-emiten di sektor lain yang mulai masuk ke IKN walaupun dengan kontribusi awal yang masih kecil.
Pada Kamis (5/10), harga saham emiten konstruksi BUMN mengalami kenaikan harga, dengan ADHI +4,09%, WIKA +5,09%, dan PTPP +10,37%.(*faz)
