Bank Dunia mencatat lonjakan drastis jumlah penduduk miskin di Indonesia setelah mengubah standar garis kemiskinan internasional per Juni 2025.
Dalam laporan June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform, organisasi itu menggunakan perhitungan Purchasing Power Parity (PPP) 2021, menggantikan PPP 2017.
Perubahan tersebut mengerek garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas—kategori yang saat ini disandang Indonesia—dari US$6,85 menjadi US$8,30 per orang per hari.
Akibatnya, jumlah penduduk miskin Indonesia menurut standar Bank Dunia melonjak dari 60,3% menjadi 68,2% dari total populasi 285,1 juta jiwa. Dengan kata lain, sekitar 194,4 juta orang atau dua dari tiga warga Indonesia kini masuk kategori miskin versi internasional.
Di dalam negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin per September 2024 hanya 24,06 juta jiwa atau 8,57% dari populasi. Angka itu didasarkan pada garis kemiskinan nasional sebesar Rp595.243 per kapita per bulan, dengan asumsi pengeluaran rumah tangga miskin sekitar Rp2,8 juta untuk 4,7 anggota keluarga.
BPS menegaskan, standar Bank Dunia tidak dipakai untuk mengukur kemiskinan nasional. Garis kemiskinan internasional dianggap sebagai median dari 37 negara berpendapatan menengah atas, dan lebih cocok untuk perbandingan antarnegara, bukan kebijakan domestik.
“Kami menghitung berdasarkan kebutuhan dasar riil masyarakat, bukan median global,” jelas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam sebuah kesempatan.
BPS membagi kebutuhan dasar menjadi dua: makanan dan non-makanan. Komoditas makanan dihitung berdasar kebutuhan energi minimal 2.100 kilokalori per kapita per hari, sementara kebutuhan non-makanan mencakup perumahan, listrik, hingga pajak kendaraan bermotor.
Garis kemiskinan juga disesuaikan per wilayah. Misalnya, di Papua Pegunungan, garis kemiskinan mencapai Rp1.079.160 per kapita per bulan, jauh di atas ambang nasional. Artinya, seorang warga Papua Pegunungan dengan pengeluaran Rp900 ribu per bulan tetap tergolong miskin—meski angka itu lebih tinggi dari standar nasional.
