Jakarta, Selasa (21/7/2026) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor sebagai saksi dalam pengembangan perkara dugaan gratifikasi yang menyeret sektor batu bara di Kalimantan Timur. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Pokok pemeriksaan KPK
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan, “KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi di Gedung Merah Putih KPK”. Dalam perkara ini, KPK memanggil Mudyat Noor untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas nama tersangka korporasi berinisial MN yang berkaitan dengan posisi Mudyat Noor sebagai kepala daerah di PPU.
Selain Mudyat Noor, penyidik juga memeriksa dua saksi lain, yakni WR yang berstatus ibu rumah tangga dan AT dari kalangan swasta. Kehadiran para saksi itu diperkirakan dapat memperkuat konstruksi perkara yang tengah dikembangkan lembaga antirasuah.
Latar belakang kasus
Kasus ini masih berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan bisnis batu bara di Kalimantan Timur, yang sebelumnya menyeret nama Rita Widyasari. KPK menelusuri aliran dana dan hubungan sejumlah pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.
Bagi publik di PPU dan Kaltim, pemanggilan Mudyat Noor menjadi sorotan karena menunjukkan proses hukum masih berjalan dan bisa berdampak pada peta politik daerah. Pemeriksaan saksi juga menjadi penanda bahwa KPK terus merunut peran para pihak yang diduga terhubung dengan perkara inti.
Kenapa penting untuk warga Kaltim
Penajam Paser Utara memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Karena itu, setiap perkembangan perkara yang melibatkan pejabat daerah setempat tak hanya penting dari sisi hukum, tetapi juga dari sudut tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik.
Untuk pembaca yang ingin mengikuti konteks kelembagaan, informasi resmi KPK dapat dipantau di kpk.go.id. Sementara itu, berita lain seputar penegakan hukum dan pemerintahan daerah di kawasan ini tersedia di kategori Hukum di kataikn.com.
